Tugas pokok TIM Pembina Jasa Konstruksi yakni menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi.

Pengaturan Jasa Konstruksi pada hakekatnya ada dua, yakni Ketentuan-ketentuan menyangkut Usaha yang dikeluarkan oleh LPJKN, sedangkan Ketentuan yang menyangkut Izin Usaha maupun proses pengadaan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pemilik pekerjaan. Untuk yang bersifat menyeluruh maka dilakukan pengaturan yang bersifat nasional seperti pengadaan jasa konstruksi yang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012) dan Perka LKPP mengatur petunjuk pelaksanaannya, sedangkan norma-norma yang menyangkut keteknisan diatur oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, seperti ketentuan pelengkap pengadaan, norma standar mutu konstruksi dan lain sebagainya.

Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada hakekatnya ada dua, yakni terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan adanya LPJK, maka pemberdayaan oleh pemerintah seharusnya lebih fokus kepada pengguna jasa, sedangkan pemberdayaan penyedia jasa dilakukan oleh LPJK. Pemberdayaan Jasa Konstruksi dilakukan untuk semua produk-produk hukum serta norma-norma teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga sebagai pengguna jasa dapat pula mengikuti perkembangan penyedia jasa.